Realisasi Kebijakan Gubernur nyata ditengah masyarakat yang terdampak gempa Flores

Kebijakan Kemanusiaan Gubernur NTT di Tengah Masa Tanggap Darurat Gempa Flores

1. Bilang tidak jalan? Faktanya sudah diterapkan di sejumlah wilayah dan warga sudah menerima manfaatnya. Dalam kondisi darurat, yang terpenting kebutuhan warga terpenuhi dulu. Data penerima dan titik implementasinya ada, bukan sekadar omongan.

2. Tidak perlu ramai berdebat kalau fakta di lapangan sudah berbicara. Kebijakan ini sudah diterapkan, warga sudah menerima manfaat, dan kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Yang penting bagi warga terdampak adalah hadirnya solusi, bukan polemic.

3. Katanya “omon-omon”? Coba jelaskan 179 KK di Desa Langedhawe, Nagekeo, yang sudah menerima manfaat kebijakan ini. Kalau hanya wacana, dari mana datangnya 179 penerima? Faktanya, kebijakan ini sudah diterapkan di lapangan dan membantu warga memenuhi kebutuhan mendesak. Komentar boleh macam-macam, tapi data penerima manfaat tidak bisa dibantah.

4. Katanya cuma omon-omon? 50 anak Panti Asuhan Kasih di Manggarai sudah menerima manfaatnya. Kritik boleh, tapi fakta lapangan tidak bisa dihapus dengan komentar miring soal kebijakan ini.

5. Katanya “omon-omon”? 16 KK di Nantal Golo Welu, Manggarai Barat, sudah menerima manfaatnya. Jadi, yang sebenarnya omon-omon itu kebijakannya, atau kritik yang tidak sempat melihat fakta di lapangan?

6. Mau bilang apa lagi? Dibilang “omon-omon”, faktanya kebijakan ini sudah berjalan di Dusun Ratumangge, Desa Maluriwu, Palue, Kabupaten Sikka. Warga terdampak yang memenuhi persyaratan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau faktanya sudah ada di lapangan, kritik boleh—tapi jangan sampai fakta yang kalah ramai dari komentar.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT

Jl. Basuki Rachmat No. 1 Gedung D, Naikolan, Maulafa - Kota Kupang

Kontak

kesbangpolprovntt@gmail.com

+62-81239167896

© 2024 Kesbangpol Prov NTT, All rights reserved.

Design By HTML Codex Developed By CV. DigiTekno