Rapat Forum Pembauran Kebangsaan: Memperkokoh Semangat Pembauran dalam Merawat Kebinekaan

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) - Rapat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Dilaksanakan di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rapat ini di hadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua FPK, Sekretaris FPK dan Perwakilan Etnis INTI Perhimpunan Tionghoa, IIKB Leo Hailiteik Rote, KKSS Sulawesi Selatan, PKPM Sunda, IKKEF Ende, KKMORA Madura, K2S Jawa, HIMNI Nias, IKB Batak Sahora, BDAK Bali,IKB Papua, Etnis Sikka, KKT Toraja, IKEBANA Nagekeo, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa beserta Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rapat FPK adalah momen yang terasa special karena merupakan momentum silaturahmi antara Badan Kesbangpol Provinsi NTT dengan FPK Provinsi NTT. Rapat juga ini merupakan sarana dari Pengurus FPK NTT untuk memberi masukan dan saran kepada Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Kesbangpol Provinsi NTT untuk terus menjaga silaturahmi yang sudah terjalin baik ini. Dalam berbagai kesempatan, FPK NTT sangat mendukung Rencana Kerja dan Program dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memajukan pembangunan Provinsi NTT kearah yang lebih baik.

Salah satu aksi yang menjadi apresiasi Pemerintah daerah kepada FPK NTT adalah Seruan Deklarasi Damai dalam rangka menyerukan perdamaian dan menolak aksi anarkisme saaat situasi Nasional sedang memanas di berbagai daerah di Negara kita ini pada beberapa waktu yang lalu. Untuk itu Pemerintah Provinsi diharapkan untuk terus mendukung semua kegiatan dan program kerja dari FPK NTT sehingga dapat mendukung keberlangsungan Pembangunan di daerah kita ini.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus utama dalam rapat ini adalah kesepakatan dari Badan Kesbangpol dan FPK NTT, yaitu :

· Menghimpun berbagai informasi dari berbagai forum lapisan masyarakat sebagai bahan masukan untuk dibahas dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi

· Perlu adanya forum dialog untuk penguatan kelembagaan dari semua lini mulai dari Pemerintah Daerah, FPK, FKUB, Partai Politik, Ormas, dan masyarakat di tingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten;

· Perlu adanya pembahasan antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat terkait Distorsi Media Sosial agar masyarakat bijak dalam menggunakan media social dan diawasi penggunaannya;

· Rencana Kolaborasi antara FPK NTT dan Badan Kesbangpol Provinsi NTT berupa himbauan dalam bentuk Juknis yang akan disampaikan kepada Gubernur, masing-masing Kepala Daerah, Partai Politik, dan seluruh lapisan masyarakat;

· Rencana untuk Diskusi Bersama terkait upaya dari Pemerintah Daerah agar Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat pengakuan dari Negara sebagai Provinsi tempat Lahirnya Pancasila.

Dokumentasi Kegiatan