Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT membuka MUSDA XXII GBIS NTT

Kupang. “Gereja sudah waktunya bertransformasi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi gereja juga menjadi agen perubahan sosial”, demikian sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Leka, S.Si, A.Pt. Pada Rabu 15 April 2026 di Gedung GBIS Bukit Sion Kupang, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M., CRMO, membuka acara Musyawarah Daerah (MUSDA) XXII Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Nusa Tenggara Timur.

Dalam sambutannya Gubernur menandaskan, MUSDA XXII GBIS NTT bukan sekadar agenda organisasi, tetapi merupakan momentum rohani yang penting untuk mengevaluasi pelayanan, merumuskan arah pelayanan ke depan, serta memilih pemimpin-pemimpin yang akan melayani umat Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk mencari kehendak Tuhan, menetapkan arah pelayanan, serta memperkuat peran gereja dalam membangun umat dan Masyarakat di Bumi Flobamora.

Selain memberikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada seluruh pengurus Majelis Daerah GBIS periode sebelumnya atas dedikasi, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan, Gubernur Melki juga menyampaikan selamat dan sukses dalam mengemban amanah pelayanan bagi Majelis Daerah periode 2026–2030 yang akan dipilih, kiranya dapat pemimpin yang melayani, yang membawa terang dan pengharapan, serta mampu merangkul seluruh jemaat dalam semangat persatuan dan kasih.

Dalam kesempatan ini, Gubernur juga mengajak seluruh keluarga besar GBIS NTT untuk terus mengobarkan semangat "Ayo Bangun NTT" melalui dukungan bagi kemandirian ekonomi daerah dalam program One Village One Product (OVOP) atau Satu Desa Satu Produk. Gereja Bethel Injil Sepenuh NTT diminta turut ambil bagian dalam gerakan memberdayakan jemaat melalui pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas gereja. Gereja dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M., CRMO yang mewakili Gubernur NTT juga memberikan beberapa penekanan kepada Peserta MUSDA untuk mendukung program Pemerintah Provinsi NTT dalam pembangunan kemandirian ekonomi jemaat, tidak hanya memberikan kontribusi bagi iman jemaat tetapi turut bergumul dalam kehidupan jemaat, Gereja turut mengobarkan semangat "Ayo Bangun NTT" dengan menanamkan nilai kerja keras, produktif dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari.

GBIS diharapkan dapat berkontribusi dl pengembangan Ekonomi Berbasis Jemaat, mendorong pembentukan koperasi gereja dan UMKM jemaat, dan menjadi pusat pelatihan kewirausahaan (pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan lokal), untuk mengoptimalkan potensi lokal seperti tenun ikat, hasil laut, dan komoditas unggulan NTT. GBIS juga dapat terlibat pemberdayaan Generasi Muda Gereja melalui Pelatihan skill (digital marketing, ekonomi kreatif, teknologi tepat guna) dan mendorong inkubasi bisnis pemuda gereja berbasis potensi lokal agar dapat mendorong wirausaha muda agar tidak hanya mencari kerja, tetapi menciptakan lapangan kerja.

Harapan juga disampaikan agar GBIS bisa mengoptimalikan Aset Gereja untuk produktivitas: pemanfaatan lahan gereja untuk pertanian, peternakan, atau usaha produktif yang menghasilkan nilai ekonomi bagi jemaat.

Dalam kesempatan tersebut, Pellokila menyampaikan bahwa di seluruh Kabupaten/Kota di NTT telah difasilitasi terbentuknya market produk lokai NTT Mart, diajak kepada GBIS mendukung program OVOP dan OCOP dengan memfasilitasi jemaat dapat menghasilkan produk untuk dipasarkan dalam wadah NTT Mart.

Pada bagian akhir sambutan sebelum mewakili gubernur NTT dalam membuka MUSDA, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT juga berharap GBIS pun mampu menguatkan nilai kebangsaan dan stabilitas sosial dengan ikut secara aktif menjaga kerukunan, stabilitas sosial, dan etika ekonomi serta mencegah konflik sosial yang dapat mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.